Not known Details About tambang88

‘Saya gagal naik haji dan uang saya hilang‘ – Kisah calon jemaah asal Palestina tertipu biro perjalanan haji palsu

“Kementerian LHK harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga alam dengan segera mencabut IUP nya,” katanya.

Menurutnya, izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan.

Ormas keagamaan juga hanya bisa mendapatkan izin konsesi untuk komoditas batubara di wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Apabila nanti izin penambangan itu dilaksanakan, Gomar mengingatkan agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya dalam membina umat, serta tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.

Keterangan gambar, Presiden Jokowi telah meneken aturan baru yang memungkinkan ormas keagamaan mengelola tambang batubara

Setelah tahun lalu dua kali mengunjungi Indonesia, B.I kembali sukses menghibur followers Jakarta dalam konser solonya tahun ini.

Australia dikenal sebagai negara yang punya aturan ketat terkait keamanan kendaraan, dan salah satu mobil SUV China lolos dalam uji tabrak di negara tersebut sebelum diju

Dengan suara bergetar menahan tangis, Ruben Onsu mengungkapkan bahwa dirinya telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan pernikahan mereka yang terjalin selama eleven th

Wadas - 'Gesekan' antar warga desa, kata pemerintah namun pegiat menyebut 'pembungkaman' atas penolakan masyarakat

Masalah ini sering kali disebabkan oleh file website tersembunyi, information dari aplikasi lain yang tersinkronisasi otomatis, dan email yang mengandung lampiran besar. Berikut beberap

“Dugaan kerusakan alam yang terjadi harus mendapat atensi dari Kementerian LHK untuk ditindak tegas,” kata dia.

Dia juga menduga bahwa “bagi-bagi konsesi tambang” ini sebagai upaya “menjinakkan” ormas-ormas keagamaan agar tidak resisten terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

"KWI bersikap lebih memilih sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pewartaan dan pelayanan demi terwujudnya tata kehidupan bersama bersama yang bermartabat," imbuhnya.

PP yang sama mewajibkan badan usaha negara dan swasta yang mengelola tambang wajib memenuhi syarat-syarat administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial. Namun tidak ada rincian soal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh badan usaha milik ormas.